Anggaran pendapatan dan belanja negara apbn tahun anggaran 2002 merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan rencana pembangunan tahunan repeta tahun 2002, di samping mengacu. Pasal 20 pemerintah dan pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten kota sesuai dengan kewenangan. Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 2 dan pasal 33 undang undang dasar negara republik indonesia 1945. Nov 22, 2009 lembaran negara republik indonesia no. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Geesteswetenschappen instituut voor cultuurwetenschappelijk onderzoek icon. Secara jika membaca secara seksama uu ini maka akan banyak sekali jenis jenis korupsi yang ada, namun kita akan merangkumnya dalam sub pokok yang lebih mudah dipahami. Sedangkan pasal 38 a, penerapannya hanya terhadap halhal yang berkaitan dengan perampasan harta benda terdakwa yang didakwa melakukan salah satu dari pasal 2 sd pasal 16 undangundang no. Karena undangundang tersebut tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, maka diganti dengan undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian diubah dengan undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana. Pasal 5 ayat 1, pasal 11, pasal 20, dan pasal 33 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
Pma no 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah nikah di kua. Undangundang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 44. Kma pma yang dicabut dengan berlakunya pma no 20 tahun 2019 %. Keberadaan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupatenkota, serta perangkat di bawahnya, semua diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik dan pemberdayaan rakyat. Pres iden republik indonesia2mengingat menetapkan d. Uu no 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional.
Secara jika membaca secara seksama uu ini maka akan banyak sekali jenis jenis korupsi yang ada, namun kita akan merangkumnya dalam sub. Nomor 14 tahun 2001 tentang paten dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang. Pasal 20 1 dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 tidak tercapai, rapat pembina yang kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 tiga hari terhitung sejak tanggal rapat pembina yang pertama diselenggarakan. Berikut adalah macam macam korupsi menurut uu no 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi perubahan atas uu no. Uu no 23 th 2004 ttg penghapusan kekerasan dalam rumah tangga compiled by. Pasal setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh. Pasal 20 ayat 2, pasal 27 ayat 2, pasal 28, dan pasal 33 ayat 1 undang undang dasar negara republik indonesia tahun. Uu nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 140, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3874 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang. Pasal 20, dan pasal 33 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang republik indonesia nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 20 cukup jelas pasal 21 cukup jelas pasal 22 ayat 1 yang dimaksud dengansarana khusus yang disediakan oleh direktorat jenderal mencakup. Undangundang nomor 15 tahun 1985 tentang ketenagalistrikan tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketenagalistrikan sehingga perlu membentuk undangundang tentang ketenagalistrikan yang baru.
Undangundang republik indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat republik indonesia. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang. Uu 31 thn 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi. Jun 30, 2016 menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam buah pasal dalam uu no. Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Uu nomor 16 tahun 2001 tanggal 06 agustus 2001, tentang yayasan. Misalnya dari jumlah bab dan pasal yang terkandung di dalamnya, uu no.
Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, dan pas al 23 ayat 2 undang undang dasar 1945. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 19 ayat 2, pasal 20, dan pasal 29 ayat 1 dipidana kurungan selamalamanya 6 enam bulan atau pidana denda setinggitingginya rp 5. We use cookies to make interactions with our website easy and. Uu nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana. Undangundang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi.
Pasalpasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Nomor 20 tahun 1997 t e n t a n g penerimaan negara bukan pajak dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan agreement establishing the world trade organization persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia. Undangundang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Pdf perbandingan uu no 16 tahun 1985 dan uu no 20 tahun. Undangundang nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahanagreement establishing the world trade organization. Pasal 5 ayat 1, pasal 20, dan pasal 33 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang republik indonesia nomor 15 tahun 2001. Undangundang uu nomor 16 tahun 2001 tanggal 06 agustus. Ratifikasi perjanjian internasional keputusan presiden nomor 44 tahun 2001 tentang. Undangundang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan lembaran negara republik indonesia tahun 1983 nomor 49.
Utrecht university medewerkers universiteit utrecht. Undangundang nomor 22 tahun 2001 tanggal 23 november 2001, tentang minyak dan gas bumi. Kami memasang iklan pada konten yang anda ingin jelajahi. Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang. Undangundang nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan agreement establishing the world trade organization persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia, lembaran negara republik indonesia tahun 1994 nomor 57, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3564. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam buah pasal dalam uu no.
Undangundang uu tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbandingan antara uu korupsi dengan kuhp dan kuhap. Indische comptabiliteitswet staatsblad tahun 1925 nomor 448 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan undang undang nomor 9 tahun 1968 lembaran negara tahun 1968 nomor 53. Disusun sebagai tugas mata kuliah hukum agraria di program pasca sarjana magister kenotariatan universitas indonesia 2015. Ratifikasi perjanjian internasional keputusan presiden. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran.
Selain itu, untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman. Undangundang republik indonesia nomor 20 tahun 2003. Undang undang no 16 tahun 2019 revisi uu perkawinan resmi diundangkan nikah di kua. Undangundang nomor 20 tahun 2001 perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ditetapkan 21 november 2001 berlaku 21 november 2001 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk. Nomor 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang uu nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang dimaksud pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 2 dan pasal 23 ayat 2 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama tahun 1999. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor xvimpr1998 tentang politik. Uu no 20 th 2001 ttg perubahan atas uu no 31 ttg pemberantasan tindak pidana korupsi compiled by. Gedung kementerian agraria dan tata ruangbadan pertanahan nasional, jalan sisingamangaraja nomor 2 kebayoran baru jakarta 12110. Undangundang nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan agreement establishing the world trade organization persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia, lembaran negara republik indonesia tahun 1994 nomor 57, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor. Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 20.
Undangundang nomor 20 tahun 2001 pusat data hukumonline. Sep 30, 2010 undangundang republik indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Uu no 34 th 2000 ttg perubahan atas uu no 18 th 1997 ttg pajak daerah dan retribusi daerah compiled by. Undangundang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, danatau badan hukum. Gas bumi, undangundang nomor 15 tahun 1962 tentang penetapan peraturan. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 2, dan pasal 23 ayat 2 undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama tahun 1999. Nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air baku mutu air. Undangundang republik indonesia uu nomor 16 tahun 2001 16 2001 tentang yayasan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 20, pasal 28 h ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, dan pasal. Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pemberantasan tindak pidana korupsi uu nomor 20 tahun 2001 2001.
Berdasarkan pasalpasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentukjenis tindak pidana korupsi. Pasal 26 ayat 3 pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 27 ayat 2, dan pasal 33 undangundang dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan. Undangundang republik indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Pemerintah pengganti undangundang nomor 2 tahun 1962 tentang kewajiban perusahaan minyak memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan undangundang nomor 8. Untuk dapat mengakses informasi ini, klik tombol di bawah ini untuk login. Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hakhak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 2, dan pasal 23 ayat 2 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama tahun 1999.